PAREPARE, KELASTER.COM –Kebijakan pendidikan tingkat SMA/SMK menjadi atensi DPRD Parepare. Komisi II DPRD memanggil Kantor Cabang Dinas Pendidikan Sulsel dan sejumlah Kepala UPT SMA/SMK se-Parepare, Rabu (6/7/2022).
Dewan menilai kebijakan SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov perlu ada kolaborasi dengan DPRD Parepare. Sebab, wilayah sekolah dan peserta didiknya juga adalah tanggung jawab Pemerintah daerah Parepare.
Ada juga keluhan dari sekolah swasta. Jangan sampai rombongan belajar terlalu banyak dibuka di sekolah negeri, sementara swasta tidak punya lagi jatah. Ini perlu juga jadi perhatian, supaya menghidupkan sekolah swasta,” harapnya.
Sementara itu, Kepala KCD Disdik Sulsel, Burhanuddin Iskandar mengatakan PPDB dijalankan sesuai sistem. Pada sistem itu, tiga jalur PPDB dapat terkontrol dengan baik.
“Hari ini terakhir masa PPDB. Bahkan ada yang sudah selesai. Kita akan menunggu kebijakan berikutnya. Karena kita akan memperhitungkan hal-hal yang lain. Misalnya sekolah swasta dan anak-anak yang putus sekolah,” paparnya.
Soal pemenuhan kuota siswa di setiap sekolah, Burhanuddin mengklaim sudah merancang dengan baik. Termasuk perhatian untuk sekolah swasta. Kuota siswa, kata dia, menyesuaikan dengan sarana dan jumlah guru.
“Jumlah rombel tidak boleh melebihi dua belas setiap sekolah. Tentu saja memperhatikan sarananya. Biar 12 rombel tapi hanya 10 kelas itu tidak bisa. Termasuk kalau ada rombel tapi jumlah guru tidak mencukupi pasti tidak bisa juga,” pungkasnya.
Pada rapat tersebut, DPRD juga menghadirkan Staf Ahli bidang pendidikan yakni Prof Amaluddin. (Adv)
