Parepare – Menanggapi maraknya keluhan masyarakat Parepare di media sosial yang anaknya tidak lulus di SMP negeri 1 dan SMP negeri 2 Parepare, pelaksana tugas kepala dinas pendidikan kota Parepare H.Makmur Husain, S.Pd MM angkat bicara, setelah dihubungi, Rabu pagi (05/07/2023)
Dalam penjelasannya H.Makmur mengatakan siswa yang tammat Sekolah Dasar (SD) di Parepare sebanyak 2.425 orang, dan Rombongan belajar (Rombel) SMP yang tersedia mulai SMP negeri 1 hingga SMP negeri 13, (13 SMP negeri) telah disiapkan 80 Rombel dengan kapasitas 30 siswa perrombel, dan ini telah memenuhi quota seluruh tammatan SD yang ada di Parepare
“Alhamdulillah Rombel SMP yang tersedia bisa menampung semua tammatan SD, namun dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di dasbor dinas pendidikan, ternyata pada aplikasi PPDB hanya terdaftar 1620 siswa yang mendaftar, itupun sudah termasuk mutasi dari luar kota Parepare, artinya ada lebih dari 700 siswa yang tidak terserap dalam penerimaan peserta didik baru tersebut” ungkapnya
Setelah diteliti melalui data siswa tammatan SD tersebut ternyata mereka ada yang memilih sekolah berbasis agama, M.Ts dan pondok pesantren
Fenomena yang terjadi di Parepare nampak hanya 3 SMP yang menjadi favorit dan diminati banyak peminat, dari 13 SMP yang ada di Parepare, yaitu SMP negeri 1, SMP negeri 2 dan SMP negeri 10. Ketiga SMP ini pendaftarnya melebihi quota yang ditetapkan, sehingga dalam pengumuman PPDB banyak yang tidak diterima (tidak lulus), sedangkan SMP lainnya masih membutuhkan siswa untuk memenuhi quota rombelnya
“Saya berharap kepada masyarakat untuk tidak memaksakan diri memasukkan anaknya pada SMP yang quotanya sudah full, mari bertindak bijaksana menyerahkan anaknya untuk diatur tempat sekolahnya” kata H.Makmur
Lanjut dikatakan “semua siswa yang tidak lulus pada PPDB, maka dinas pendidikan berkewajiban mencarikan sekolah, karena tidak boleh ada tammatan SD yang putus sekolah, akan tetapi dengan catatan jangan egonya orang tua siswa tersebut yang menentukan tempat anaknya bersekolah, mari kita berkomunikasi mencari solusi yang terbaik” ungkapnya
Begitupun kami tegaskan ke pihak kepala sekolah SMP agar jangan menambah rombel yang telah ditetapkan di setiap sekolah, tidak boleh ada lagi istilah rombel Maya, dimana siswa di rombel Maya ini dititipkan dan dibagi habis pada kelas lainnya, ini pasti mengganggu proses belajar mengajar, khususnya dalam kenyamanan siswa dan guru bidang study.
“Pasti teman teman guru tidak mungkin bisa mengajar pada kelas yang jumlah siswanya melebihi standar, pasti ada hal hal yang tidak terlayani dengan baik, dalam artian guru tidak maksimal dalam proses belajar mengajar” tutupnya
