Bulukumba — Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe memimpin jajaran terkait Pemerintah Kota Parepare menghadiri Focus Group Discussion (FGD) membahas Hasil Pengawasan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2022 dan 2023.
FGD digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Aula Hakuna Matata Resort Bulukumba, Kamis (12/10/2023).
Taufan Pawe didampingi oleh sejumlah pejabat lingkup Pemkot Parepare, di antaranya Pj Sekda sekaligus Inspektur Kota HM Husni Syam, Plt Asisten I yang juga Kepala Dinas Sosial Hasan Ginca, Kepala Dinas Kominfo M Anwar Amir, Kepala Dinas PUPR Budi Rusdi, Kepala Disporapar Iskandar Nusu, Plt Direktur RS dr Hasri Ainun Habibie dr Mahyuddin, dan pejabat lainnya.
Kegiatan FGD itu mengangkat tema “Kolaborasi Pengawasan Wujudkan Perlinsos yang Akuntabel”, melibatkan para Bupati/Wali Kota, Inspektur Daerah, dan Kepala Dinas Sosial se-Sulawesi Selatan.
Inspektur Provinsi Sulsel, Marwan Mansyur mewakili Gubernur Sulsel membuka kegiatan yang dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Mohamad Risbiyantoro.
Marwan menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan pengawasan program perlindungan sosial akuntabel dan efisien.
Dia berharap, kegiatan ini memberi kontribusi positif dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi program perlindungan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Dalam FGD dipaparkan hasil pengawasan Perlinsos 2022 dan 2023 oleh Deputi Bidang Pengawasan PIP Bidang Polhukam dan PMK. Selanjutnya paparan sinkronisasi perumusan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu program perlindungan sosial oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Ada juga paparan perkembangan indikator makro sosial ekonomi masyarakat sulawesi selatan pasca covid-19 oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ditutup pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan program perlindungan sosial.
