KELASTER.COM, PAREPARE – Kelangkaan Elpiji 3 Kilogram yang kerap berulang di Kota Parepare tuai kecaman sejumlah pihak. Salah satunya datang dari ormas Laskar Merah Putih (LMP) Kota Parepare.
Diduga keras, kelangkaan Elpiji yang familiar disebut gas melon ini ditengarai adanya oknum agen “nakal”. Begitu pula pengawasan distribusi gas melon yang terkesan lemah lantaran dicurigai ada yang dijual oknum ke luar daerah.
Akibatnya, gas yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat miskin ini, tidak jarang pada momen tertentu justru menjadi barang langka yang membuat warga miskin “menjerit” untuk bisa mendapatkan gas melon.
Masyarakat miskin terkadang harus melewati antrian panjang disertai fotocopy Kartu Keluarga (KK) untuk membeli gas melon di pangkalan.
Ironinya, pihak PT Pertamina dalam hal ini SPBBE Parepare, mengklaim bahwa jumlah ketersediaan gas elpiji yang disalurkan setiap hari terpenuhi untuk kuota agen. Lantas subsidi gas melon untuk siapa?
Menyikapi kelangkaan Elpiji 3 kilogram yang kembali berulang ini, puluhan pengurus Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Parepare melakukan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Rapat Paripurna, Lantai 3 kantor DPRD Parepare, Selasa (18/8/2020).
RDP dipimpin Wakil Ketua I DPRD Parepare Tasming Hamid. Turut hadir para Ketua Komisi DPRD Parepare dan sejumlah anggota dewan, Ketua LMP Parepare H Syamsul Latanro (HSL) beserta puluhan pengurus LMP Parepare, Dinas Perdagangan, perwakilan SPBBE, Hiswana Migas, dan agen Pertamina.
“Dari pantauan kami (LMP), dicurigai kelangkaan gas elpiji ini akibat adanya oknum yang menjual ke luar daerah. Ada juga menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan sampai dijual Rp.25 ribu pertabung,” ungkap Ketua Macab LMP Parepare Syamsul Latanro.
Sekretaris Dinas Perdagangan Parepare, Sitti Rahmah menjelaskan, berdasarkan pantauan pihaknya di lapangan, salah satu alasan kelangkaan gas elpiji disebabkan ‘panic buying’ pada momen tertentu.
“Untuk pelaksanaan aqiqah misalnya warga tentu membutuhkan tabung lebih dari satu bahkan sampai puluhan. Selain itu, juga terjadi pada musim kemarau. Pendistribusian untuk irigasi dan peternakan,” terangnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat bersama stakeholder untuk menghindari kelangkaan gas elpiji.
Sementara itu, PT Pertamina yang diwakili Asisten Manager SPBBE Parepare, Erwin menyebutkan jumlah ketersediaan gas elpiji untuk kuota agen yang disalurkan setiap hari sudah terpenuhi.
“Kuota agen dari pihak pertamina kami layani 10 mobil setiap hari, kecuali hari Minggu. Jumlahnya 5.600 tabung kami salurkan ke 2 agen,” paparnya.
Wakil Ketua I DPRD Parepare Tasming Hamid berharap pihak SPBBE menyalurkan gas elpiji ke warga secara merata. Ia tak ingin jika kepanikan warga terulang lagi soal gas elpiji.
“Agen harus pastikan gas elpiji tersalur secara merata. Kalau ada yang nakal menjual diatas HET (Harga eceran tertinggi) kita minta Pertamina mencabut izinnya,” tegas legislator Nasdem ini.
Tasming juga mendorong lahirnya Perda atau Perwali untuk menertibkan penyaluran gas elpiji di Parepare.
“Jika ternyata dari hasil pengawasan ada temuan, dan jika diperlukan kita akan terbitkan Perda atau Perwali,” bebernya.
Ketua Komisi I DPRD Parepare Kaharuddin Kadir meminta agen bertanggung jawab atas penyaluran gas elpiji lantaran adanya ketimpangan di pengecer.
“Ada sedikit kebocoran di pengecer. Makanya agen harus bertanggung jawab. Jangan hanya sampai ke pangkalan, tapi sampai ke pengecer,” tegasnya.
Legislator Golkar ini mengajak anggota DPRD lainnya untuk mengawasi secara ketat penyaluran gas elpiji. Jika ada ketimpangan, kata dia, pihaknya akan meminta Pemkot dan Pertamina untuk memberi sanksi tegas.
“Kalau kita temukan ada pengecer yang menjual di atas harga eceran tertinggi, kita akan tanya dari pangkalan mana. Selanjutnya, kita tanya pangkalannya siapa. Tentu kita akan mengambil sikap,” jelasnya.
Menurut Kaharuddin, penyaluran gas elpiji 3 kilogram perlu diawasi secara ketat. Sebab, ada subsidi dari pemerintah. Terlebih itu hak warga kurang mampu.
“Gas 3 kilogram itu ada subsidi sebesar Rp15 ribu di dalamnya. Makanya ini perlu diawasi bersama. Ini soal uang negara,” tutupnya. (*)
