Kelaster.com PANGKEP — DPD Partai NasDem Kabupaten Pangkep memastikan akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD berinisial HI, setelah status WhatsApp miliknya viral karena diduga memuat kalimat terkait “pamer proyek” serta pembagian fee. Status tersebut mulai beredar luas di media sosial sejak Sabtu sore (22/11/2025).
Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Pangkep, Abd Kadir Emo, saat dikonfirmasi Redaksibaruid melalui pesan WhatsApp pada Senin (24/11/2025), menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah klarifikasi internal.
“Pasti kami panggil untuk klarifikasi. Sejauh ini telepon selularnya belum bisa kami hubungi,” tegas Kadir.
Ia menjelaskan, HI diketahui tengah bertugas di Kota Bandung sehingga komunikasi hingga kini masih sulit dilakukan.
“Sampai sekarang belum saya tahu apakah sudah ada di Pangkep atau masih dalam perjalanan pulang. Ponsel yang biasa digunakan juga belum tersambung,” ujarnya.
Kadir mengaku baru mengetahui isi status WhatsApp tersebut setelah ramai beredar melalui media sosial dan pemberitaan daring.
“Untuk kebenaran dan maksud dia melakukan ‘pamer-pamer’ itu nanti terjawab setelah klarifikasi di pengurus NasDem,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Partai NasDem secara konsisten mengingatkan seluruh kader agar berhati-hati dalam bersikap, terutama terkait hal-hal yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum atau mencoreng nama partai.
“Pimpinan partai selalu menekankan itu dalam setiap bimtek dan pertemuan kader,” tuturnya.
Kronologi Viral
Sebelumnya, status WhatsApp HI memuat percakapan yang dinilai sebagian pihak merujuk pada dugaan praktik “jual beli” proyek swakelola dengan nilai fee berkisar 10 hingga 20 persen.
Status tersebut dicapture oleh sejumlah warga dan kemudian tersebar luas di berbagai platform media sosial. Tidak lama setelah viral, status itu menghilang dan nomor telepon milik HI sudah tidak lagi dapat dihubungi.
Berikut kutipan status WhatsApp yang beredar:
“Natanyakka emman bilang tanyak dulu pablo jelaskanki itu pekerjaan pertama itu emil dan emman tawwa uruski na kita nakasi puang Ajiku tlfnki itu hari to.
Janganki harap bisa na ambil 20% itu kerja seokololah (swakelola) krn banyaki dibagi2 di situ, disebabkan 10% mn kepala sekolah mana kejaksaan mana polisi takutnya emil nanti tidak cukupki pembayaran pi (fee) ta nanti.
Dan janganki ada tanya siapa kerjai krn pengharapannya itu boska kita sendiri kelolai tdk natauki bilang dijualki pekerjaanta. Baru nudengarji itu seokoloa (swakelola) boska bagaimana analisa harganya.”
Konten tersebut memunculkan reaksi publik karena turut menyebut institusi seperti kepolisian dan kejaksaan dalam konteks pembagian fee proyek.
Hingga berita ini diturunkan, HI belum memberikan klarifikasi resmi.
