Kelaster.com, Parepare – Kota Parepare terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp28 miliar tidak turun ke daerah tersebut. Akibatnya, sejumlah proyek fisik yang telah direncanakan dipastikan tidak dapat berjalan sesuai rencana.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kahar, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk menyesuaikan kondisi anggaran yang ada. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa program prioritas tetap dapat berjalan meskipun ada pemangkasan dana dari pusat.
“Kami akan melakukan percepatan dalam pembahasan anggaran perubahan agar dapat mengakomodasi kebutuhan yang mendesak akibat tidak turunnya DAK ini,” ujar Kaharuddin Kahar.
Dengan tidak cairnya dana tersebut, sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya direncanakan untuk tahun ini harus tertunda. Hal ini berpotensi berdampak pada perkembangan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kota Parepare.
Pemerintah daerah bersama DPRD akan mencari solusi terbaik guna menyesuaikan anggaran dan memprioritaskan program-program yang lebih urgen. Langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran daerah pun akan menjadi perhatian utama dalam upaya mengatasi kendala yang terjadi akibat kebijakan ini.
Hingga saat ini, pemerintah Kota Parepare masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari kemungkinan solusi terkait pembiayaan proyek yang terkena dampak dari pemangkasan DAK tersebut.
