Home Berita Menteri PPN Tinjau Sejumlah Proyek Infrastruktur di NTT

Menteri PPN Tinjau Sejumlah Proyek Infrastruktur di NTT

by ilham

 

KELASTER.COM, MANGGARAI BARAT – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, melakukan kunjungan kerja di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (16/7/2020).

Setibanya di Bandara Udara Lombok, Menteri Suharso beserta rombongan disambut hangat Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, Ketua DPRD Mabar, dan Kapolres Mabar.

Secara khusus, kunjungan kerja Menteri Suharso ke NTT, untuk meninjau pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Puncak Waringin, berupa perbaikan jalan, pedestarian dan drainase, serta pembangunan infrastruktur Jalan Soekarno Hatta bawah.

Dimasa Pandemi ini, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Provinsi NTT mengalami penurunan signifikan sejak Februari 2020. Jumlah wisman secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 37,96 persen. Sejalan dengan penurunan wisman, tingkat penghunian hotel juga mengalami tren penurunan.

Pandemi Covid-19 yang dialami oleh semua provinsi di Indonesia menimbulkan dampak penurunan wisatawan dan terhentinya aktivitas manusia di berbagai sektor, tak terkecuali di Provinsi NTT.

Dampak terbesar dari Covid-19 di Provinsi NTT yakni penurunan konsumsi rumah tangga seiring dengan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menurunkan penyebaran virus. Dampak lainnya berasal dari penurunan wisatawan mancanegara dan domestik seiring dengan larangan penerbangan.

Menurut Menteri Suharso, Pemerintah Provinsi NTT dapat mengamankan kesehatan dan mulai menggerakkan ekonomi dengan membuat pemetaan sektor ekonomi dan tenaga kerja. Pemetaan sektor ekonomi Provinsi NTT dapat dibagi menjadi empat kuadran, dilihat berdasarkan resikonya dan bagaimana protokol yang harus diikuti.

“Hampir 80% pekerja di provinsi NTT memiliki pekerjaan dengan risiko infeksi terhadap penyakit yang tinggi, maka untuk mengamankan kesehatan dan menggerakkan ekonomi, protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan di provinsi NTT selama masa tatanan normal baru,” ujar Menteri Suharso.

Melihat hanya 10,9% saja tenaga kerja di NTT yang bisa melakukan work from home (WFH), maka sektor-sektor dengan potensi tinggi diharap tetap menerapkan WFH untuk mengurangi risiko penyebaran virus.

“Saya melihat hanya sedikit jumlah pekerja di Provinsi NTT yang dapat melakukan work from home, maka protokol kesehatan harus diterapkan dengan benar untuk mengurangi risiko penyebaran virus yang lebih besar lagi,” tandasnya. (*)

Related Articles