KELASTER.COM, – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, di Aula Kantor Wali Kota pada Rabu (12/3/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas upaya percepatan layanan publik, khususnya di sektor hukum.
Andi Basmal menjelaskan bahwa kunjungannya ke Parepare merupakan bagian dari inisiatif Kemenkumham Sulsel untuk mempercepat akselerasi layanan publik, termasuk layanan hukum. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham dalam berbagai bidang, seperti layanan Kekayaan Intelektual, administrasi hukum umum, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pembinaan hukum.
Salah satu fokus pembahasan adalah mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu, Andi Basmal juga menyarankan agar pengawasan terhadap notaris dan pendaftaran perseroan perorangan lebih diperhatikan. Ia juga menyoroti pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pembentukan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan informasi hukum yang lebih mudah diakses.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tasming Hamid menyambut baik rencana kerja sama dengan Kemenkumham Sulsel. Tasming menegaskan bahwa Pemerintah Kota Parepare siap mendukung berbagai program untuk mempercepat layanan hukum bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk mendukung program-program Kemenkumham dalam mempercepat akses layanan hukum di Parepare. Kolaborasi ini sejalan dengan upaya kami dalam digitalisasi layanan publik yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan,” ujar Tasming.
Wali Kota Parepare juga menekankan pentingnya transparansi dalam percepatan layanan hukum, terutama dalam program Parepare Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ia menambahkan bahwa Pemkot Parepare juga sedang mendorong digitalisasi layanan hukum dan administrasi publik, yang sejalan dengan program Gratis Internet dan pembangunan Command Center untuk digitalisasi pelayanan publik. Dengan langkah tersebut, diharapkan layanan hukum di Parepare bisa lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara Pemkot Parepare dan Kemenkumham Sulsel untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih inovatif dan inklusif bagi masyarakat. (adv)
