PAREPARE – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin telah meresmikan bangunan jembatan di wilayah Lumpue, Kecamatan Bacukiki.
Peresmiannya disaksikan oleh sejumlah pejabat daerah termasuk Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali.
Nama jembatan yang sebelumnya adalah jembatan kembar kini kemudian diganti menjadi jembatan Akbar setelah rampung dikerjakan dan diresmikan oleh Pj Gubernur Sulsel, kemarin.
Hal itu diungkapkan Kadis Kominfo Parepare, Anwar Amir. (10/1/2024).
Dia menerangkan soal perubahan penamaan jembatan tersebut yang walaupun identik dengan ejaan nama depan dari Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali, namun tidak dimaksudkan nama PJ Walikota Parepare.
“Namanya jembatan Akbar, jadi bukan menunjukkan nama seorang Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali. Dibalik penamaan jembatan itu tentu ada makna dan filosofinya,” terang Anwar Amir.
Anwar menjelaskan, makna sesungguhnya daripada penamaan Akbar pada jembatan karena dilatarbelakangi dari pemikiran filosofi yang dimana jembatan itu besar dan panjang dari ukuran jembatan umumnya yang ada di Parepare, terlebih jembatan itu terbentang lebar di atas salo Karajae yang juga bermakna besar.
Disamping itu, kata Anwar, dibalik makna penamaan Akbar diambil dari pemikiran dan ide besar dari sosok dua tokoh yakni mantan gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Walikota Parepare Taufan Pawe.
“Jadi sebagai bentuk menghormati pemikiran besar dari dua sosok tokoh kepala daerah tersebut. Penamaan Akbar itu juga bisa dimaknai besar dan terpuji sehingga dapat diartikan dan diharapkan jembatan ini memberikan keuntungan dan manfaat besar juga kepada orang yang melaluinya sebagai sebuah harapan dan doa menuju amalan amalan yang diperoleh secara terpuji,” jelas Anwar Amir.
Menurut dia, kalau mengganti nama sebuah hal yang biasa, apalagi penamaan jembatan yang sebelumnya Kembar itu tidak memiliki filosofi yang dalam.
“Penamaan jembatan Kembar dinilai agak kurang tepat karena di sana tidak ada pasangan jembatan yang berdampingan dan serupa secara konstruksi. Berbeda dengan jembatan kembar yang ada di Kabupaten Gowa, ya,” bebernya.
Dia mengungkapkan perubahan penamaan jembatan itu sama halnya dengan nama Stadion Gelora Mandiri menjadi Gelora Bj Habibie, yang dimana penamaannya mengambil dari nama seorang tokoh bangsa yang memiliki filosofi yang dalam.
“Juga sama seperti nama Lapangan Andi Makkasau, sekarang disebut alun-alun Kota. Tugu Blueband jadi tugu pramuka,’ ungkap Anwar.
Anwar Amir juga membeberkan soal proses penganggaran jembatan yang menelan anggaran sebanyak Rp28,6 Milyar lebih tersebut.
Jumlah anggaran sebesar itu, kata dia, tidak membuat jembatan kemudian dapat dimanfaatkan meski sudah diresmikan oleh Gubernur kala itu Andi Sudirman Sulaiman, pada saat momen HUT Kota Parepare 2023 lalu.
“Karena saat diresmikan beberapa fisikya belum rampung sehingga belum bisa dimanfaatkan. Anggaran untuk bagian dari finising kemudian ditambah melalui anggaran APBD Parepare 2023 sebesar Rp 2.8 Milyar lebih lalu Rp5 Milyar untuk menyambungkan akses jalan Suka Alam Lestari – Jembatan – Jalan Lingkar. Sekarang sudah layak difungsikan dan rampung. 9 Januari 2024 kemarin barulah diresmikan tanpa penandatanganan prasasti lagi oleh Pj Gubernur yang bertepatan dengan kunjungankerjanya di Parepare, ” jelas mantan Kabag Humas Pemkot Parepare itu.
Diketahui, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin didampingi Pj Walikota Parepare Akbar Ali dan rombongannya meresmikan penggunaan proyek jembatan kembar kota Parepare yang telah rampung, Selasa 9 Januari 2024.
Proyek tersebut merupakan bantuan keuangan Pemprov Sulsel senilai Rp 30 miliar yang mulai dikerjakan di era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Peresmian jembatan yang terletak di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat itu ditandai dengan gunting pita oleh Gubernur didampingi Pj Walikota Parepare Akbar Ali.
Gubernur mengharapkan jembatan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya kota Parepare. Bahtiar juga mengaku kemampuan pemerintah provinsi Sulsel dalam membangun jalan hanya bisa mencakup 200-300 km jalan/jembatan setiap tahunnya. Dari panjang 2.300 km jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Kemampuan Pemprov Sulsel hanya mampu membangun 200-300 km setiap tahun dari 2.300 km panjang jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” katanya.
Dengan begitu, Pemprov kata Gubernur hanya mampu membangun sekira 1.000 km/tahun jalan dan jembatan. (Rls/*)
