KELASTER.COM, MAKASSAR – Universitas Hasanuddin melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Kota Makassar dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, menggelar Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berkualitas dan Berintegritas Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru”.
Seminar Nasional ini digelar sebagai rangkaian Pelantikan Pengurus Cabang AIPI Kota Makassar, Periode 2020-2024.
Kegiatan berlangsung di Ruang Senat Akademik, Lt. 2 Gedung Rektorat Unhas dan terhubung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming di kanal Youtube Merah News Unhas, Selasa (15/9/2020) mulai pukul 10.00 Wita
Ketua Panitia Pelaksana, Drs. H. Darwis, MA, Ph.D, menjelaskan bahwa topik yang diangkat dalam seminar nasional merupakan isu utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan yang akan menggelar Pilkada Serentak pada 12 kabupaten/kota.
“Kita ingin memberi kontribusi pemikiran dalam upaya mewujudkan Pilkada Serentak yang berintegritas, terutama dengan adanya situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan adaptasi dan pendekatan berbeda,” kata Darwis, yang juga Ketua Divisi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu, Pengurus Cabang AIPI Kota Makassar.
Hadir sebagai narasumber Ketua DKPP RI Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Komosioner KPU RI Pramono Uwaid Tantowi, MA, Ketua Bawaslu RI Abhan, S.H., M.H, dan Bupati Bone Dr. H. Andi Fashar Padjalangi, M.Si.
Ketua DKPP RI Prof. Muhammad dalam pemaparannya menyampaikan terkait etika dalam penyelenggaraan pilkada. Menurutnya, mengelola pilkada tidak hanya cukup pada pemahaman terkait regulasi. Namun diperlukan pemahaman pada prinsip etika dan perilaku.
“Mencermati situasi pandemi saat ini, ada perspektif yang harus perhatikan. Pertama, KPU, Bawaslu dan teman-teman penyelenggara di daerah itu tegak lurus dengan aturan. Gunakan semua aturan yang ada sebagai acuan utama, jalankan aturan yang ada, jangan ditafsirkan lagi. Kedua, prinsip etika, dijadikan sebagai kebutuhan. Kalau ada aturan sudah ada, dijalankan bukan karena untuk melepaskan kewajiban saja, tetapi dengan sungguh-sungguh untuk profesional,” kata Prof Muhammad.
Ketua Bawaslu RI sebagai salah satu narasumber menyampaikan terkait tantangan dan potensi pelanggaran pada Pilkada 2020. Beberapa diantaranya adalah data pemilih kurang akurat, logistik kurang maksimal, partisipasi pemilih menurun, sampai pada potensi pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara pada setiap tahapan khususnya yang berkaitan dengan penerapan standar Covid-19.
“Dalam penyelenggaraan pilkada 2020, dibutuhkan kesiapan yang matang seperti kerangka hukum yang kuat, dukungan anggaran yang cukup, kesiapan teknis penyelenggaraan yang matang, serta penerapan protokol Covid-19 yang ketat,” jelas Abhan.
Menyambung hal tersebut, Pramono Uwaid Tanthowi, MA., selaku Komisioner KPU RI juga menuturkan terkait berbagai tantangan dalam pilkada 2020 ditengah pandemi dari beberapa aspek seperti dari sisi kualitas demokrasi.
Menurutnya, pilkada 2020 dapat dilaksanakan jika memenuhi beberapa persyaratan seperti kerangka hukum yang kokoh, dukung politik yang luas serta penyesuaian pengaturan secara proporsional.
“Namun di atas itu semua, kita dituntut untuk memastikan kualitas demokrasi terjaga, namun pada saat yang bersamaan protokol kesehatan dan keselamatan masyarakat juga tetap terjaga,” kata Pramono.
Pemaparan materi ditutup oleh Bupati Kabupaten Bone, Dr. H. Andi Fashar Padjalangi, M.Si., terkait strategi calon tunggal dalam memenangkan Pilkada Serentak. Menurut beliau untuk menjadi calon tunggal, ada hal-hal yang harus diwujudkan misalnya saja calon mempunyai visi misi yang seyogyanya memiliki keberpihakan pada rakyat.
“Strategi calon tunggal dan bukan calon tunggal itu sama saja. Meskipun energi lebih banyak terkuras. Tapi saya ingin mengatakan bahwa yang susah itu adalah menuju ke calon tunggal. Karena banyak yang mau maju di Pilkada itu bukan semata-mata ingin menang. Ada yang mau maju karena ingin populer, ada juga yang mau cari untung, misalnya karena ada sponsor. Atau juga ada yang sekedar menuangkan ambisi politik,” kata Fashar.
Andi Fashar menambahkan bahwa dinamika politik di Bone lebih menantang, sebab daerah ini merupakan gudangnya politisi. “Di Indonesia, setiap pelantikan kabinet selalu ada sosok dari Bone. Terakhir ini, saya kira sudah tidak ada, ternyata masih ada Kapolri Idham Azis,” tutur Fashar.
Seminar yang dipandu oleh Dr. Phil. Sukri, M. Si., (Wakil Dekan Bidang Akademik Fisip Unhas) selaku moderator selanjutnya mendengarkan berbagai pertanyaan dari peserta, baik dari luring maupun daring.
Seminar yang diikuti lebih 200 peserta melalui daring dan luring ini berlangsung lancar hingga berakhirnya acara pada pukul 13.00 Wita. (ilo)
