KELASTER.COM.MAKASSAR – Universitas Hasanuddin melalui Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, bekerja sama dengan MARAPI Institute, menggelar Webinar Nasional bertema “Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme”. Kegiatan berlangsung pada Rabu (14/10), mulai pukul 14.00 Wita, secara daring melalui aplikasi zoom meeting, dan disebarkan melalui kanal YouTube dan Facebook Live Streaming Departemen HI Unhas.
Hadir sebagai narasumber adalah Prof. Dr. SM. Noor (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Unhas), H. Darwis, MA, Ph.D (Ketua Departemen HI Unhas), Agussalim Burhanuddin, S.IP, MIRAP (Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas), dan Beni Sukadis, M.Sos (Aktivis dan Pendiri MARAPI Institute).
Mengawali kegiatan, Ketua MARAPI Institute, Wira Halim menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk membahas dan memperoleh masukan terkait Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI Dalam Mengatasi Terorisme.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan di Departemen Hubungan Internasional Unhas untuk menggelar kerja sama dan diskusi ini. Kami berharap kita mendiskusikan topik ini secara kritis untuk penguatan bangsa,” kata Wira.
Dalam presentasinya, Prof. SM. Noor membedah aspek-aspek hukum dalam rancangan peraturan presiden tersebut. Menurutnya, rancangan ini memiliki banyak aspek yang sensitif, terutama dalam memastikan supremasi sipil.
“Menurut saya, sudah perlu ada konvensi internasional tentang pencegahan terorisme agar kejahatannya masuk dalam yurisdiksi internasional,” kata Prof. Noor.
Sementara itu, Agussalim Burhanuddin membedah perspektif pelibatan TNI dalam kerangka supremasi sipil. Dalam presentasinya berjudul Prinsip Hubungan Sipil Militer dan Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme, Agussalim menjelaskan tentang dasar, masalah, dan perspektif konseptual dalam pelibatan ini.
“Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dalam konteks non perang, yaitu operasi militer yang melibatkan TNI tapi bukan dalam situasi perang. Yang bisa terjadi jika TNI dilibatkan lebih jauh, atau diberikan dasar hukum untuk menggunakan power dalam penanggulangan terorisme. Ini bisa mengganggu konsepsi supremasi sipil,” kata Agussalim.
Sementara H. Darwis, MA memaparkan tentang sejarah dan perkembangan terorisme di Asia Tenggara dan Indonesia. Menurutnya, dewasa ini terjadi pergeseran pola gerakan dan aksi terorisme, yang perlu juga mendapat respon dalam regulasi tentang penanganannya.
“Target serangan terorisme di Indonesia cenderung beragam, dan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi itu bukan berarti bahwa terorisme telah berkurang. Potensinya selalu ada, sehingga perlu ada upaya terus-menerus dalam mengantisipasinya,” kata Darwis.
Sementara Beni Sukadis, yang dikenal sebagai konsultan bidang pertahanan, menjelaskan tentang Reformasi TNI, Operasi Militer Selain Perang, dan Terorisme. Secara garis besar, Beni Sukadis memaparkan pentingnya meregulasi keterlibatan TNI untuk memastikan agar berada dalam kerangka Reformasi TNI yang sudah dijalankan sejak lama.
Acara yang dipandu oleh Mufti Makaarim dari MARAPI Institute ini selanjutnya diisi dengan menjawab berbagai pertanyaan dari peserta, yang umumnya memperhatikan aspek hak asasi manusia dan demokrasi. Acara diikuti oleh 100 peserta melalui zoom dan puluhan peserta melalui Facebook dan Youtube, berlangsung hingga pukul 16.30 Wita.(ILO)
