KELASTER.COM PAREPARE – Jurnalis dan pekerja media se-Kota Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (12/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai memprovokasi dan mengancam kebebasan pers.
Aksi diawali dengan cara yang tidak biasa. Para jurnalis berjalan mundur sejauh sekitar 500 meter menuju Kantor Wali Kota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman.
Setibanya di lokasi, massa menggelar aksi teatrikal dengan menyembelih seekor ayam. Darah ayam tersebut kemudian diteteskan di atas foto Wali Kota Tasming Hamid sebagai simbol protes atas pernyataan yang menyebut darah media halal.
Tidak hanya itu, para jurnalis juga melemparkan kartu pers mereka di dekat foto yang telah berlumuran darah ayam tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap pernyataan kepala daerah.
Koordinator Lapangan aksi, Rachmat Ariadi, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan respons atas beredarnya rekaman audio yang diduga memuat pernyataan Tasming Hamid saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026.
“Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat monev 6 November kemarin,” katanya.
Ariadi mengungkapkan, pernyataan dalam rekaman tersebut dinilai sebagai bentuk provokasi sekaligus upaya membungkam kerja-kerja jurnalistik.
“Wali Kota Parepare juga menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, para jurnalis menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mengecam keras pernyataan yang dinilai sebagai bentuk provokasi terhadap insan pers, menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh media di Parepare, serta mendesak klarifikasi langsung terkait ucapan “halal darahnya media”.
Selain itu, massa menuntut pertanggungjawaban Wali Kota dalam waktu 1×24 jam dan meminta agar segala bentuk intimidasi maupun provokasi terhadap kemerdekaan pers dihentikan.
Ariadi menegaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu 1×24 jam kepada Tasming Hamid untuk menyampaikan permintaan maaf dan menarik pernyataannya secara terbuka di hadapan jurnalis se-Kota Parepare.
“Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum,” tegasnya.
