KELASTER.COM PANGKEP – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus menggencarkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Memasuki hari ketiga, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kamis (12/11/2026) pagi. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Dinas PMD Pangkep, Dzulfadhli, S.IP., M.Si., sebagai narasumber utama.
Turut hadir Komisioner KPU Hasanuddin G. Kuna dan Kabid Poldagri Kesbangpol Suhendar yang mewakili Kepala Badan Kesbangpol. Sosialisasi ini juga diikuti Wakapolsek Segeri Ipda Aksin Subarkah, unsur Forkopimca, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping desa, serta berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan tersebut dihadiri pula Kepala Desa Parenreng, Hj. Syamsuriani, S.H., bersama perangkat desa, para ketua RK dan RT, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
Dalam pemaparannya, Dzulfadhli menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan. Ia meminta seluruh pihak memahami isi Perda secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun perbedaan penafsiran terhadap aturan.
Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan terkait regulasi dikonsultasikan langsung kepada Dinas PMD sehingga tidak berkembang menjadi perselisihan di tengah masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pilihan dalam Pilkades merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh merusak hubungan kekeluargaan dan persaudaraan antarwarga.
Dzulfadhli mengimbau bakal calon kepala desa beserta para pendukungnya untuk menghindari praktik politik uang, penyebaran isu yang belum jelas kebenarannya, serta tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
Ia juga menekankan pentingnya peran panitia Pilkades dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Panitia diminta menjalankan seluruh tahapan secara netral, transparan, dan tidak berpihak kepada calon tertentu.
Sementara itu, Komisioner KPU Hasanuddin G. Kuna menjelaskan sejumlah hal teknis yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa, BPD, panitia, maupun bakal calon kepala desa. Di antaranya ketepatan data pemilih, kesiapan logistik, serta pelaksanaan pemungutan suara sesuai prosedur.
Ia menjelaskan bahwa BPD memiliki peran penting dalam pembentukan panitia Pilkades. Selanjutnya, panitia bertugas menetapkan lokasi TPS, jumlah pemilih, serta menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Selain itu, jumlah TPS harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pengadaan surat suara juga perlu memperhitungkan cadangan sebesar lima persen, sementara petugas KPPS disiapkan sebanyak dua kali lipat. Para saksi juga diwajibkan membawa surat mandat.
Menanggapi pelaksanaan sosialisasi tersebut, Kepala Desa Parenreng, Hj. Syamsuriani, S.H., menyampaikan bahwa pemahaman terhadap aturan Pilkades sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat.
Ia berharap seluruh tahapan pemilihan kepala desa di Parenreng dapat berlangsung aman, tertib, dan damai.
Syamsuriani juga berharap masyarakat dapat menerima hasil pemilihan dengan lapang dada, serta kepala desa terpilih nantinya mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dalam membangun Desa Parenreng.
