KELASTER.COM.PANGKEP – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai menyambangi desa-desa yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk memberikan pemahaman langsung mengenai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Kegiatan yang berlangsung Selasa (10/11/2026) tersebut dilaksanakan di dua lokasi, yakni Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene, dan Desa Batara, Kecamatan Labakkang. Sosialisasi ini merupakan langkah lanjutan setelah penyampaian regulasi Pilkades di tingkat kabupaten.
Di Desa Panaikang, materi sosialisasi disampaikan langsung Kepala DPMD Pangkep, Dzulfadhli, S.IP., M.Si. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Minasatene H. Anwar Bahar, S.Sos., Kepala Desa Panaikang H. Muh. Arief, S.E., perangkat desa, pendamping desa, pendamping PKH, unsur pemuda, perempuan, tokoh masyarakat serta sejumlah pihak terkait.
Dalam pemaparannya, Dzulfadhli menguraikan sejumlah ketentuan dalam Perda Pilkades 2026. Penjelasan tersebut ditujukan agar seluruh unsur yang terlibat maupun berkepentingan dalam proses pemilihan kepala desa memahami aturan dan mekanisme pelaksanaannya.
Ia menjelaskan, sosialisasi secara langsung di desa menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan sekaligus menyampaikan pertanyaan mengenai ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkades yang demokratis, transparan, dan partisipatif, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, sosialisasi di Desa Batara, Kecamatan Labakkang, menghadirkan Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Pangkep, M. Rian Ady Saputra, S.IP., M.Si., sebagai narasumber. Kegiatan tersebut diikuti Camat Labakkang Bahri, S.E., Kepala Desa Batara H. Muh. Arham, S.Pi., beserta jajaran pemerintah desa dan unsur masyarakat.
Dalam sesi dialog, Rian memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendalami berbagai ketentuan Perda, termasuk tahapan pemilihan dan teknis penyelenggaraan Pilkades. Ia menegaskan bahwa pelibatan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta tokoh agama dimaksudkan agar informasi mengenai aturan Pilkades dapat dipahami secara menyeluruh.
Ia berharap seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Perda dapat menjadi pedoman bersama sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi memicu persoalan saat tahapan pemilihan berlangsung.
Pada kesempatan yang sama, Camat Labakkang Bahri mengingatkan peserta agar menjaga sikap dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar, khususnya melalui media sosial. Ia meminta seluruh pihak menyimak materi sosialisasi dan mengedepankan kedewasaan dalam menyikapi setiap persoalan.
Melalui kegiatan tersebut, DPMD Pangkep berharap masyarakat dan seluruh unsur terkait memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi Pilkades 2026 sehingga proses pemilihan kepala desa dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar.
