KELASTER.COM PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada jurnalis dan pekerja media di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).
Permintaan maaf tersebut disampaikan menyusul polemik pernyataannya yang sebelumnya memicu kemarahan kalangan jurnalis hingga berujung aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Parepare.
Dalam pertemuan bersama insan pers, Tasming mengakui adanya ketersinggungan akibat pernyataannya. Ia pun menegaskan tidak pernah berniat menyakiti perasaan maupun merendahkan profesi jurnalis.
“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam. Sekali lagi, tidak ada maksud sama sekali untuk melukai perasaan teman-teman,” ujar Tasming di hadapan para jurnalis.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan dirinya dengan kalangan wartawan telah terjalin sejak lama, jauh sebelum menjabat sebagai Wali Kota Parepare. Menurutnya, jabatan yang diemban saat ini tidak mengubah hubungan baik tersebut.
Tasming kemudian memberikan penegasan bahwa dirinya tidak bermaksud mencampuri tugas jurnalistik, apalagi melakukan tekanan terhadap media dalam menjalankan fungsi pemberitaan.
Ia bahkan menyatakan media yang selama ini menjadi mitra pemerintah tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun kegiatan pemerintah daerah.
“Media yang bermitra dengan pemerintah pun boleh mengkritik, yang penting berdasarkan fakta di lapangan. Kami tidak anti-kritik,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Tasming kembali menyampaikan permohonan maaf dan berharap polemik yang terjadi tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan antara pemerintah daerah dan insan pers.
Salah seorang jurnalis Parepare, Darwiaty Dalle, menyambut baik sikap Wali Kota yang bersedia mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan pers dan independensi wartawan harus tetap dihormati. Sebab, jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
“Terima kasih, saya sudah memaafkan. Kita mengapresiasi sikap berbesar hati Wali Kota, tetapi tentu ini menjadi catatan kami. Semoga tidak terulang kembali,” ungkap Darwiaty.
Sebelumnya, puluhan jurnalis dan pekerja media di Parepare menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota, Kamis (12/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas pernyataan Tasming Hamid dalam sebuah rekaman audio yang beredar luas.
Dalam demonstrasi tersebut, massa melakukan aksi berjalan mundur sejauh kurang lebih 500 meter menuju kantor wali kota di Jalan Jenderal Sudirman. Mereka juga menggelar teatrikal dengan memotong seekor ayam dan meneteskan darahnya di atas foto Tasming Hamid sebagai simbol protes atas pernyataan yang dinilai mengancam kebebasan pers.
Para jurnalis selanjutnya meletakkan kartu pers di dekat foto tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap segala bentuk intimidasi dan pembungkaman kerja jurnalistik.
Koordinator lapangan aksi, Rachmat Ariadi, menjelaskan bahwa protes tersebut dipicu rekaman audio saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026.
Menurut Ariadi, dalam rekaman tersebut terdapat pernyataan Wali Kota yang dinilai bernada provokatif dan menyudutkan profesi wartawan, termasuk ucapan yang menyebut darah media halal bagi pihak yang mengkritik pemerintah.
Dalam aksi itu, jurnalis menyampaikan lima tuntutan, yakni mengecam pernyataan yang dianggap sebagai provokasi terhadap media, meminta permohonan maaf secara terbuka, mendesak klarifikasi atas ucapan tersebut, menuntut pertanggungjawaban dalam waktu 1×24 jam, serta meminta penghentian segala bentuk intimidasi terhadap kemerdekaan pers.
Ariadi sebelumnya juga menegaskan, apabila tuntutan permintaan maaf dan penarikan pernyataan tidak dipenuhi dalam batas waktu yang diberikan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum melalui somasi.
